Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Pusat Data

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Title

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Sub Title

MAHKAMAH AGUNG

Jenis Peraturan

uu

Tahun

1985

Nomor

14

Date

30 December 1985

Tanggal berlaku

30 December 1985

Pengumuman

lembaran-negara

Nomor Pengumuman

73

Tahun Pengumuman

1985

Jenis Tambahan Pengumuman

tambahan-lembaran-negara

Nomor Tambahan Pengumuman

3316

Keywords

mahkamah agung

Document Amount

4

Dokumen

Undang-undang No.14 Tahun 1985

111kB

Penjelasan Undang-undang No.14 Tahun 1985

51kB

Undang-undang No.14 Tahun 1985

147kB

Penjelasan Undang-undang No.14 Tahun 1985

77kB

Lokasi

Acara Peradilan

Dasar Hukum Putusan

Tata Usaha Negara

1985

Peraturan Pelaksana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

ADVOKAT

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 179 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA TARUTUNG, PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN, PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI, PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG, PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN, PENGADILAN AGAMA MUARA.....

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003

TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005

TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1858K/PID/2002

Prof. Dr. Ir. Beddu Amang, MA

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2911K/PDT/2000

Kepala BPD Bali, et.al. vs. I Nyoman Suarka

Putusan Mahkamah Agung Nomor 6PK/N/HAKI/2003

NV. Sumatra Tobacco Trading Company vs. Direktorat Merek

Putusan Mahkamah Agung Nomor 11PK/N/HAKI/2003

NV. Sumatra Tobacco Trading Company vs. Davidoff & CIE S.A.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5K/N/HAKI/2003

PT. Mustika Citrarasa vs. Drs. F.X.Y. Kiatanto S & Direktorat Jenderal Haki

Putusan Mahkamah Agung Nomor 6K/N/HAKI/2003

Reid & Taylor (Internasional) Limited vs. Tn. Gobind Pursoomal & Direktorat Merek

No-Title

No-Title

Putusan Mahkamah Agung Nomor 9/PK/N/HAKI/2003

Sunandy Linanda vs. American Tool Companies A/S

Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/N/HAKI/2003

PT. Topindo Atlas Asia vs. PT. Lumasindo Perkasa & Direktorat Merek

Putusan Mahkamah Agung Nomor 39K/N/HAKI/2003

Canon Kabushiki Kaisha vs. Sapto Handoyo & Direktorat Merek

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2007

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI SAMBAS, PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG, DAN PENGADILAN NEGERI BUOL

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007

KETERBUKAAN INFORMASI DI PENGADILAN

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007

TUNJANGAN PANITERA

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tahun 2008

KETENTUAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2008

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI BALIGE, PENGADILAN NEGERI MASAMBA, PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI, PENGADILAN NEGERI RANAI, PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH, PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM, PENGADILAN NEGERI KASONGAN, PENGADILAN NEGERI PARIGI, PENGADILAN NEGERI ....

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008

TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008

UANG KEHORMATAN DAN HAK-HAK LAINNYA BAGI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN PERIKANAN DI PENGADILAN NEGERI

Keputusan Wakil Ketua MA Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 Tahun 2009

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2009

PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 069/KMA/SK/V/2009 Tahun 2009

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 71/KMA/SK/V/2008 TENTANG KETENTUAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009

BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2009

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI, PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU, PENGADILAN NEGERI ANDOOLO, DAN PENGADILAN NEGERI PASARWAJO

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2009

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI NGABANG

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 029/KMA/III/2009 Tahun 2009

PERMOHONAN FATWA MAHKAMAH AGUNG RI TERHADAP TERPIDANA MATI YANG BELUM MENENTUKAN SIKAP

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.74 Tahun 2009

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

Sejarah

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 067/PUU-II/2004 Tahun 2004

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

JABATAN NOTARIS

Catatan: Pasal 54

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

PERADILAN UMUM

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

MAHKAMAH AGUNG

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965

PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MAHKAMAH AGUNG

No-Title

No-Title

 

Sumber : www.hukumonline.com