Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

Pusat Data

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

Title

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

Sub Title

PERADILAN UMUM

Jenis Peraturan

uu

Tahun

1986

Nomor

2

Date

08 March 1986

Tanggal berlaku

08 March 1986

Pengumuman

NA

Jenis Tambahan Pengumuman

NA

Keywords

peradilan

Document Amount

4

Dokumen

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

85kB

Penjelasan - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

33kB

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

113kB

Penjelasan - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

87kB

Lokasi

Acara Peradilan

1986

Peraturan Pelaksana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

ADVOKAT

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003

TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-02.AT.01.05 Tahun 1995

PENINGKATAN KELAS PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

No-Title

No-Title

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005

TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2005

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI LEMBATA, PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO, PENGADILAN NEGERI PELALAWAN, PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR, PENGADILAN NEGERI NUNUKAN, DAN PENGADILAN NEGERI MALINAU

Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 2/Pdt.G/Plw/1987/PN.AB

Hendrik Helniha vs. Negara Republik Indonesia qq. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Ambon, et.al

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 151/Pid/1998/PT.Bandung

Deni Sutisna bin Omo, et.al.

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005

UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 207/Pid/1999/PT.Bdg

Dra. Dhanie Saraswati Msc

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2005

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI DEPOK, PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG, DAN PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2006

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT, PENGADILAN NEGERI TEBO, PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN, PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT, PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL, DAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/034/SK/IV/2006 Tahun 2006

PETUNJUK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2006

TUNJANGAN JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2006

TUNJANGAN PANITERA

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2006

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2006

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2007

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI SAMBAS, PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG, DAN PENGADILAN NEGERI BUOL

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007

TUNJANGAN PANITERA

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2007

TUNJANGAN JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2008

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI BALIGE, PENGADILAN NEGERI MASAMBA, PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI, PENGADILAN NEGERI RANAI, PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH, PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM, PENGADILAN NEGERI KASONGAN, PENGADILAN NEGERI PARIGI, PENGADILAN NEGERI ....

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008

TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008

UANG KEHORMATAN DAN HAK-HAK LAINNYA BAGI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN PERIKANAN DI PENGADILAN NEGERI

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2009

PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009

BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2009

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI, PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU, PENGADILAN NEGERI ANDOOLO, DAN PENGADILAN NEGERI PASARWAJO

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2009

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI NGABANG

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.74 Tahun 2009

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

Sejarah

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 067/PUU-II/2004 Tahun 2004

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

JABATAN NOTARIS

Catatan: Pasal 54

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

PERADILAN UMUM

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

MAHKAMAH AGUNG

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965

PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MAHKAMAH AGUNG

No-Title

No-Title

 

Sumber : www.hukumonline.com